SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MUSIK KERONCONG, MUSIK RAKYAT ASLI INDONESIA
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MUSIK KERONCONG, MUSIK RAKYAT ASLI INDONESIA
Masa pendudukan Portugis ke pulau Jawa bermula pada abad ke 12, di Pelabuhan Marunda – Sunda Kelapa. Mereka juga membawa cikal-bakal musik ...
Minggu, 27 Maret 2016
Jumat, 25 Maret 2016
Rabu, 23 Maret 2016
Selasa, 15 Maret 2016
SURAT EDARAN DPP PDI PERJUANGAN, WUJUD MATINYA DEMOKRASI DAN KEKAWATIRAN YANG BERLEBIHAN..
UUD 45 menjamin warga negara, bebas betserikat dan mengemukakan pendapat, begitu juga AD/ART PDI Perjuangan.. PDI Perjuamgan sebagai parpol yg terdepan mengusung pilar demokrasi, sdh seharusnya membuka selebar lebarnya pintu kebebasan kader/aktivis dan kontituen untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat dan sikap politiknya.. Jangan dikit dikit dilarang, apalagi dengan alasan dan argumentasi Mencegah "Kegaduhan". Ingat rekam jejak dan perjalanan perjuangan partai (diperjuangkan dng darah dan air mata)... Ketika orde baru membungkam demokrasi, hasilnya rakyat malah melawan.. Janganlah jadi rezim otoriter, semua serba diatur dan semua serba dilarang.. Jadi pemimpin jangan cuma bisa melarang, harus juga bisa mendengar dan menyerap aspirasi.. Sehingga yg timbul dinamika politik.. Bukan kekawatiran dan ketakutan politik.. Di era reformasi, sdh tdk laku lagi pemaksaan dan serba intruksi.. Yg harus patuh dan taat dng AD/ART partai, bukan hanya bawahan.. Pimpinanpun harus patuh dan taat.. Jangan seperti Gubernur Ahok, yg bilang PNS tdk boleh "Berpolitik", tapi dia sibuk Loby-loby politik..!!!. Apalagi "Srigala berbulu domba".
Jakarta, 15 maret 2016.
Cepy Budi Mulyawan
(Aktivis dan Kader Nasional PDI Perjuangan)
Senin, 14 Maret 2016
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MUSIK KERONCONG, MUSIK RAKYAT ASLI INDONESIA
Sabtu, 12 Maret 2016
Rabu, 15 April 2015
PGN HARUS JELASKAN KE PUBLIK ADANYA DUGAAN KERUGIAN NEGARA PADA PROYEK FSRU LAMPUNG
Proyek pembangunan FSRU Lampung yang telah menghabiskan investasi berkisar USD 300 JUTA yang dilakukan oleh PGN terindikasi merugikan keuangan negara karena proyek tersebut sekarang tidak beroperasi karena ketidak jelasan rencana bisnis dari proyek tersebut. Bahwa rencana awal proyek ini untuk memenuhi kebutuhan gas di lampung dan jawa barat, ternyata saat ini tidak sesuai dengan rencana usaha bahkan berhenti operasi. Ini bentuk kegagalan direksi PGN yang mengabaikan unsur kehati2an dalam berinvestasi. Ketidak hati2an ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara jutaan dolar. Untuk sekedar bayar sewa kapal saja perhari, PGN harus keluarkan biaya sekitar USD 300.000 artinya setiap bulan sekitar USD 9 JUTA namun keberadaan proyek tersebut tidak menghasilkan apa2 kepada negara. Ini bentuk kelalaian direksi yang mengakibatkan kerugian negara dan ini masuk kategori Korupsi.
Direksi PGN harus menjelaskan ke publik tentang masalah ini, PGN jangan menutup nutupi kesalahan direksi atau menutupi perbuatan korupsi yang terjadi. Jika PGN merasa tidak ada masalah dalam proyek ini, sebaiknya direksi PGN segera membuka dan mengklarifikasi ke publik tentang dugaan kerugian negara yang nilainya sgt besar. Belum lagi kerugian negara pada pembelian saham Swift Energy olh Saka Energi anak petusahaan PGN pada Fasken Gas yg diduga mark up hingga 300 % dari nilai normalnya dan merugikan negara puluhan juta dolar.
CELGOR mendesak PGN untuk mengklarifikasi terbuka ke publik ttg masalah ini, sebab jika tidak, maka CELGOR akan melaporkan kasus ini ke KPK dalam waktu dekat.
Jakarta, 08 April 2015
BUDI MULYAWAN SH
DIREKTUR EKSEKUTIF CELGOR
Proyek pembangunan FSRU Lampung yang telah menghabiskan investasi berkisar USD 300 JUTA yang dilakukan oleh PGN terindikasi merugikan keuangan negara karena proyek tersebut sekarang tidak beroperasi karena ketidak jelasan rencana bisnis dari proyek tersebut. Bahwa rencana awal proyek ini untuk memenuhi kebutuhan gas di lampung dan jawa barat, ternyata saat ini tidak sesuai dengan rencana usaha bahkan berhenti operasi. Ini bentuk kegagalan direksi PGN yang mengabaikan unsur kehati2an dalam berinvestasi. Ketidak hati2an ini diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara jutaan dolar. Untuk sekedar bayar sewa kapal saja perhari, PGN harus keluarkan biaya sekitar USD 300.000 artinya setiap bulan sekitar USD 9 JUTA namun keberadaan proyek tersebut tidak menghasilkan apa2 kepada negara. Ini bentuk kelalaian direksi yang mengakibatkan kerugian negara dan ini masuk kategori Korupsi.
Direksi PGN harus menjelaskan ke publik tentang masalah ini, PGN jangan menutup nutupi kesalahan direksi atau menutupi perbuatan korupsi yang terjadi. Jika PGN merasa tidak ada masalah dalam proyek ini, sebaiknya direksi PGN segera membuka dan mengklarifikasi ke publik tentang dugaan kerugian negara yang nilainya sgt besar. Belum lagi kerugian negara pada pembelian saham Swift Energy olh Saka Energi anak petusahaan PGN pada Fasken Gas yg diduga mark up hingga 300 % dari nilai normalnya dan merugikan negara puluhan juta dolar.
CELGOR mendesak PGN untuk mengklarifikasi terbuka ke publik ttg masalah ini, sebab jika tidak, maka CELGOR akan melaporkan kasus ini ke KPK dalam waktu dekat.
Jakarta, 08 April 2015
BUDI MULYAWAN SH
DIREKTUR EKSEKUTIF CELGORAdanya Dugaan Kerugian Negara Pada PROYEK FSRU LAMPUNG CELGOR Akan Laporkan Direksi PGN ke KPK
Kamis, 05 April 2012
Masjid Saint Petersburg dan Kharisma Presiden Soekarno
Masjid indah ini dilengkapi dengan dua menara setinggi 49 meter lengkap dengan kubah setinggi 39 meter. Dengan kapasitas mencapai 5000 orang jamaah. Restorasi besar besaran di tahun 1980 membuat masjid ini mampu mempertahankan rekornya sebagai salah satu masjid terbesar di Eropa. Pemisahan antara jemaah pria dan wanita bukan dengan pemberian partisi di ruang yang sama, tapi dengan pemisahan tempat. Lantai dasar masjid diperuntukkan bagi jamaah pria sementara lantai satu masjid diperuntukkan khusus untuk jamaah wanita.
Masjid Saint Petersburg mulai digunakan pertama kali pada tahun 1913, menandai peringatan 300 tahun berkuasanya keluarga Romanov di Rusia meskipun kala itu pembangunan masjid belum selesai seratus persen. Keseluruhan proses pembangunan baru selesai tujuh tahun kemudian dan rencananya akan dibuka untuk umum secara reguler dalam menyelenggarakan kegiatan peribadatan pada tahun 1920. Runtuhnya kekuasan Tsar Rusia oleh Rezim Komunis Uni Soviet pada tahun 1917, kemudian menjadikan Masjid Saint Petersburg terbengkalai dan diubah fungsinya menjadi gudang penyimpanan perlengkapan medis dari tahun 1940 hingga tahun 1956.
Masjid Saint Petersburg dan Kharisma Soekarno
Kala itu, Soekarno sedang menikmati indahnya kota St. Petersburg yang didirikan oleh Peter the Great pada abad 17. Kota yang senantiasa menjadi rebutan banyak negara dalam berbagai masa itu memang sangat cantik, berarsitektur ala Eropa Barat dan terletak di delta sungai Neva. Kota ini pernah menjadi ibukota kekaisaran Rusia selama dua ratus tahun. Disini pula berdiri istana-istana terkenal, seperti istana musim panas Peterhof, istana musim dingin Hermitage, benteng Peter and Paul serta landskap kota yang tidak kalah dengan kota mode Paris.
Dari dalam mobil itu, Soekarno sekelebatan melihat sebuah bangunan yang unik dan tidak ada duanya. Sopir diminta untuk kembali memutar jalan untuk melihat bangunan tersebut, namun bergeming. Tidak ada perintah untuk memutar apalagi berhenti. Pada zaman itu, di bawah pemerintahan komunis nyaris tidak ada kekuasaan dan kesempatan berdiskusi yang diberikan kepada seorang sopir.
“Bangunan apa tadi itu,” tanya sang Presiden.
“Itu dulunya sebuah masjid,” jawab sang pengemudi.
“Kalau dulu masjid, sekarang digunakan untuk apa?”
“Oh… hampir semua gereja dan masjid saat ini menjadi gudang atau semacamnya,” sahut sopir.
Pembicaraan sekilas tadi membuat Presiden Indonesia itu tidak nyenyak tidurnya. Ia terngiang-ngiang gedung berkubah biru dengan arsitek Asia tengah itu. Dindingnya sekilas terbuat dari batu yang dibuat secara khusus, dua menaranya menjulang tinggi bersaing dengan beberapa gereja yang tidak jauh dari situ sedangkan pelatarannya cukup luas. Dalam taksiran Soekarno, bangunan yang disebut masjid itu pastilah mampu menampung lebih dari 3000 muslim bersembahyang berjamaah.
Dalam suatu jamuan makan, Presiden melontarkan permintaan agar pada hari berikutnya diatur suatu kunjungan ke masjid yang dilihatnya. Namun aturan protokoler tidak memungkinkan karena acara yang disusun sudah sangat padat.
Setelah dua hari menikmati keindahan kota St. Petersburg yang saat itu masih bernama Leningrad, Soekarno terbang ke Moskow untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi guna membahas masa depan kerja sama bilateral dan berbagai posisi kunci dalam Perang Dingin yang terus memuncak. Kehangatan kedua pemerintahan memang sedang mencapai titik kulminasi, antara lain dengan pengiriman ribuan mahasiswa Indonesia yang kemudian dikenal dengan mahasiswa ikatan dinas (Mahid).
Dalam bincang-bincang di istana Kremlin itu sempat tersiar kabar suatu pembicaraan yang unik diantara kedua pemimpin bangsa. Tentunya, sang pengundang menginginkan agar Presiden Soekarno dapat menikmati liburannya di Leningrad bersama salah satu putrinya. Apalagi berbagai fasilitas papan atas telah disiapkan.
“Bagaimana kunjungan ke Leningrad tuan Presiden. Tentu sangat menyenangkan, bukan,”
Diluar dugaan Soekarno memberikan jawaban yang mengagetkan. “Rasanya saya belum pernah ke Leningrad,” ujarnya.
“Tuan Presiden memang pandai bertutur. Ada apa yang salah dengan Leningrad. Bukannya kemarin dua hari berjalan-jalan dengan sang puteri di sana.”
“Ya. Kami memang berada disana, tapi kami belum kesana.”
“Kenapa begitu?”
“Karena kami tidak pernah diberikan kesempatan untuk menengok bangunan yang disebut masjid biru.”
Kekecewaan berat menerpa sang pemimpin besar revolusi Indonesia itu ketika mengetahui kondisi masjid tersebut yang diperlakukan tidak selayaknya sebagai masjid tetapi sebagai gudang. Kekecewaan itulah yang kemudian disampaikan Presiden Soekarno kepada Presiden Uni Soviet Nikita Kruschev pada jamuan kenegaraan di Kremlin. Presiden Soekarno tidak sekedar mengharapkan Kruschev memfungsikan kembali Masjid Saint Petersburg melainkan mengharapkan pula agar masjid itu boleh digunakan oleh umat Islam Saint Petersburg untuk beribadah.
Permintaan Presiden Soekarno itu seperti mustahil dikabulkan oleh presiden Uni Soviet yang tegas menerapkan Marxisme dalam bernegara. Tapi anehnya, 10 hari setelah kepulangan RI Presiden Soekarno ke Indonesia, secara mengejutkan keluar perintah resmi dari Kremlin untuk memfungsikan kembali Masjid Saint Petersburg dan bahkan mengembalikan masjid itu kepada kaum muslimin tanpa syarat apa pun. Kado dari Presiden Soekarno itu sangat mengejutkan umat Islam Saint Petersburg, dan sejarah inilah yang kemudian menjadi sebuah kenangan manis yang abadi bagi Muslim Saint Petersburg hingga saat ini. Kharisma Bung Karno memang luar biasa, berhasil mengubah kebijakan pemerintah otoriter yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ideologisnya
Aktivitas Masjid Saint Petersburg
Di hari jum’at sebelum sholat jum’at dilaksanakan, dibacakan ayat ayat suci Al-qur’an. Khutbah disampaikan dalam dua bahasa, bahasa Tatar dan Bahasa Rusia. Tak hanya menyelenggarakan kegiatan peribadatan, Masjid Saint Petersburg juga menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan Islam terkemuka di Saint Petersburg.
Imam Masjid dan Mufti Saint Petersburg Cafer Nasibullahoglu mengatakan bahwa ketika masjid Saint Petersburg dibangun sudah ada 8000 orang muslim yang di kota itu dan sudah menjadi salah satu komunitas terbesar di Saint Petersburg kala itu. Bandingkan dengan saat ini, Muslim di kota Saint Petersburg sudah mencapai 700.000 jiwa dan masjid-masjid di kota ini sudah tak mampu lagi menampung jamaah yang membludak, dan sudah menjadi pemandangan umum bila jamaah sholat jum’at di kota ini dan di kota kota lain di Rusia senantisa meluber hingga ke jalan raya.
“Kini semua umat Islam di St. Petersburg sangat berterima kasih kepada almarhum Soekarno. Kami akan ingat jasa-jasanya.,” ujar mufti Ja’far Nasibullah yang sudah 31 tahun menjadi tulang punggung masjid. “Tanpa Soekarno mungkin masjid indah yang didirikan 1910 ini sudah hancur sebagaimana masjid dan gereja lainnya. Semoga Allah SWT memberikan surga tertinggi baginya,” doa sang Imam dengan mimik yang serius sambil mengangkat kedua tangannya.
Senin, 09 Mei 2011
DETIK-DETIK TERAKHIR SUKARNO
Sedari pagi, suasana mencekam sudah terasa. Kabar yang berhembus mengatakan, mantan Presiden Soekarno akan dibawa ke rumah sakit ini dari rumah tahanannya di Wisma Yaso yang hanya berjarak lima kilometer.
Malam ini desas-desus itu terbukti. Di dalam ruang perawatan yang sangat sederhana untuk ukuran seorang mantan presiden, Soekarno tergolek lemah di pembaringan. Sudah beberapa hari ini kesehatannya sangat mundur. Sepanjang hari, orang yang dulu pernah sangat berkuasa ini terus memejamkan mata. Suhu tubuhnya sangat tinggi. Penyakit ginjal yang tidak dirawat secara semestinya kian menggerogoti kekuatan tubuhnya.
Lelaki yang pernah amat jantan dan berwibawa, dan sebab itu banyak digila-gilai perempuan seantero jagad, sekarang tak ubahnya bagai sesosok mayat hidup. Tiada lagi wajah gantengnya. Kini wajah yang dihiasi gigi gingsulnya telah membengkak, tanda bahwa racun telah menyebar ke mana-mana. Bukan hanya bengkak, tapi bolong-bolong bagaikan permukaan bulan. Mulutnya yang dahulu mampu menyihir jutaan massa dengan pidato-pidatonya yang sangat memukau, kini hanya terkatup rapat dan kering. Sebentar-sebentar bibirnya gemetar. Menahan sakit. Kedua tangannya yang dahulu sanggup meninju langit dan mencakar udara, kini tergolek lemas di sisi tubuhnya yang kian kurus.
Sang Putera Fajar tinggal menunggu waktu
Dua hari kemudian, Megawati, anak sulungnya dari Fatmawati diizinkan tentara untuk mengunjungi ayahnya. Menyaksikan ayahnya yang tergolek lemah dan tidak mampu membuka matanya, kedua mata Mega menitikkan airmata. Bibirnya secara perlahan didekatkan ke telinga manusia yang paling dicintainya ini.
“Pak, Pak, ini Ega…”
Senyap.
Ayahnya tak bergerak. Kedua matanya juga tidak membuka. Namun kedua bibir Soekarno yang telah pecah-pecah bergerak-gerak kecil, gemetar, seolah ingin mengatakan sesuatu pada puteri sulungnya itu. Soekarno tampak mengetahui kehadiran Megawati. Tapi dia tidak mampu membuka matanya. Tangan kanannya bergetar seolah ingin menuliskan sesuatu untuk puteri sulungnya, tapi tubuhnya terlampau lemah untuk sekadar menulis. Tangannya kembali terkulai. Soekarno terdiam lagi.
Melihat kenyataan itu, perasaan Megawati amat terpukul. Air matanya yang sedari tadi ditahan kini menitik jatuh. Kian deras. Perempuan muda itu menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Tak kuat menerima kenyataan, Megawati menjauh dan limbung. Mega segera dipapah keluar.
Jarum jam terus bergerak. Di luar kamar, sepasukan tentara terus berjaga lengkap dengan senjata.
Malam harinya ketahanan tubuh seorang Soekarno ambrol. Dia coma. Antara hidup dan mati. Tim dokter segera memberikan bantuan seperlunya.
Keesokan hari, mantan wakil presiden Muhammad Hatta diizinkan mengunjungi kolega lamanya ini. Hatta yang ditemani sekretarisnya menghampiri pembaringan Soekarno dengan sangat hati-hati. Dengan segenap kekuatan yang berhasil dihimpunnya, Soekarno berhasil membuka matanya. Menahan rasa sakit yang tak terperi, Soekarno berkata lemah.
“Hatta.., kau di sini..?”
Yang disapa tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Namun Hatta tidak mau kawannya ini mengetahui jika dirinya bersedih. Dengan sekuat tenaga memendam kepedihan yang mencabik hati, Hatta berusaha menjawab Soekarno dengan wajar. Sedikit tersenyum menghibur.
“Ya, bagaimana keadaanmu, No ?”
Hatta menyapanya dengan sebutan yang digunakannya di masa lalu. Tangannya memegang lembut tangan Soekarno. Panasnya menjalari jemarinya. Dia ingin memberikan kekuatan pada orang yang sangat dihormatinya ini.
Bibir Soekarno bergetar, tiba-tiba, masih dengan lemah, dia balik bertanya dengan bahasa Belanda. Sesuatu yang biasa mereka berdua lakukan ketika mereka masih bersatu dalam Dwi Tunggal. “Hoe gaat het met jou…?” Bagaimana keadaanmu?
Hatta memaksakan diri tersenyum. Tangannya masih memegang lengan Soekarno.
Soekarno kemudian terisak bagai anak kecil. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya, bagai bayi yang kehilangan mainan. Hatta tidak lagi mampu mengendalikan perasaannya. Pertahanannya bobol. Airmatanya juga tumpah. Hatta ikut menangis.
Kedua teman lama yang sempat berpisah itu saling berpegangan tangan seolah takut berpisah. Hatta tahu, waktu yang tersedia bagi orang yang sangat dikaguminya ini tidak akan lama lagi. Dan Hatta juga tahu, betapa kejamnya siksaan tanpa pukulan yang dialami sahabatnya ini. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang tidak punya nurani.
“No…” Hanya itu yang bisa terucap dari bibirnya. Hatta tidak mampu mengucapkan lebih. Bibirnya bergetar menahan kesedihan sekaligus kekecewaannya. Bahunya terguncang-guncang.
Jauh di lubuk hatinya, Hatta sangat marah pada penguasa baru yang sampai hati menyiksa bapak bangsa ini. Walau prinsip politik antara dirinya dengan Soekarno tidak bersesuaian, namun hal itu sama sekali tidak merusak persabatannya yang demikian erat dan tulus.
Hatta masih memegang lengan Soekarno ketika kawannya ini kembali memejamkan matanya.
Jarum jam terus bergerak. Merambati angka demi angka.
Sisa waktu bagi Soekarno kian tipis.
Sehari setelah pertemuan dengan Hatta, kondisi Soekarno yang sudah buruk, terus merosot. Putera Sang Fajar itu tidak mampu lagi membuka kedua matanya. Suhu badannya terus meninggi. Soekarno kini menggigil. Peluh membasahi bantal dan piyamanya. Malamnya Dewi Soekarno dan puterinya yang masih berusia tiga tahun, Karina, hadir di rumah sakit. Soekarno belum pernah sekali pun melihat anaknya.
Minggu pagi, 21 Juni 1970. Dokter Mardjono, salah seorang anggota tim dokter kepresidenan seperti biasa melakukan pemeriksaan rutin. Bersama dua orang paramedis, Dokter Mardjono memeriksa kondisi pasien istimewanya ini. Sebagai seorang dokter yang telah berpengalaman, Mardjono tahu waktunya tidak akan lama lagi.
Dengan sangat hati-hati dan penuh hormat, dia memeriksa denyut nadi Soekarno. Dengan sisa kekuatan yang masih ada, Soekarno menggerakkan tangan kanannya, memegang lengan dokternya. Mardjono merasakan panas yang demikian tinggi dari tangan yang amat lemah ini. Tiba-tiba tangan yang panas itu terkulai. Detik itu juga Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya. Kedua matanya tidak pernah mampu lagi untuk membuka. Tubuhnya tergolek tak bergerak lagi. Kini untuk selamanya.
Situasi di sekitar ruangan sangat sepi. Udara sesaat terasa berhenti mengalir. Suara burung yang biasa berkicau tiada terdengar. Kehampaan sepersekian detik yang begitu mencekam. Sekaligus menyedihkan.
Dunia melepas salah seorang pembuat sejarah yang penuh kontroversi. Banyak orang menyayanginya, tapi banyak pula yang membencinya. Namun semua sepakat, Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa. Yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu satu abad. Manusia itu kini telah tiada.
Dokter Mardjono segera memanggil seluruh rekannya, sesama tim dokter kepresidenan. Tak lama kemudian mereka mengeluarkan pernyataan resmi: Soekarno telah meninggal.
(Sumber : http://www.eramuslim.com)
Selasa, 26 April 2011
Selasa, 30 November 2010
MPR: SBY Harus Hormati Keistimewaan Yogya
Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berharap Presiden SBY memahami keistimewaan Yogyakarta. MPR minta Presiden memahami keinginan rakyat Yogyakarta agar Sultan langsung otomatis menjadi Gubernur DIY.
"Presiden harus punya kearifan dalam melihat aspirasi masyarakat Yogyakarta. Bagaimanapun Yogyakarta punya latar belakang sendiri yang karenanya mendapat keistimewaan dan dijamin konstitusi," ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2011).
Lukman juga mengkritik pernyataan SBY yang menyinggung sistem monarki. Menurutnya, posisi Sultan sebagai Gubernur DIY tidak ada kaitannya dengan monarki kepemimpinan.
"Sebenarnya monarki itu lebih pada kultural bukan politik. Pemerintahan Yogyakarta itu sudah sama tata kelola pemerintahannya dengan republik ini," kritik Lukman.
Untuk itu menurut Lukman, sudah seharusnya SBY memberikan hak kepada Sultan Yogya agar langsung menjadi Gubernur DIY. Sebab, warga Yogyakarta tak mau diusik.
"Khusus penetapan Gubernur meurut saya apa yang berlangsung selama ini sudah memadai dan itu kehendak mayoritas kenapa hartus diusik," papar Lukman.
Lukman berharap Presiden SBY segera merilis RUU Keistimewaan Yogyakarta. Dengan demikian DPR dapat segera mengesahkan UU tersebut.
"Jadi RUU ini kan sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun tidak tuntas. Menurut saya ada kearifan dipercepat agar tidak menimbulkan iritasi politik," tandasnya.
(van/gun)
RUU Keistimewaan Yogyakarta Syafii Maarif: Apa Presiden Itu Paham Sejarah?
Jakarta - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, tidak membenarkan atau menyalahkan sistem penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY seperti yang berlangsung selama ini. Namun, perlu diingat sistem penetapan itu ada karena sejarah.
"Saya tidak bilang benar atau tidak, tapi sejarah bilang begitu. Bung Karno memberikan hak itu, karena jasa kraton besar sekali untuk pemerintahan bangsa. Ini harus dipertimbangkan, ada masalah sejarah, ada masalah psikologis," ujar Syafii di sela-sela peringatan HUT ke-11 The Habibie Center, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/11/2010).
Seperti diketahui, penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dituangkan dalam perjanjian antara Sri Sultan Hamengku Bowono IX-Adipati Paku Alam VIII dengan Presiden RI Soekarno pada 5 September 1945. Hal itu yang kemudian menjadi bagian dari keistimewaan DIY sampai saat ini.
"Apa presiden itu paham sejarah?" kata Syafii yang juga kerap dipanggil Buya ini.
"Maksudnya Presiden SBY tidak paham sejarah?" tanya wartawan. "Ya wartawan yang nilai sendiri," ucap guru besar Universitas Negeri Yogyakarta ini.
Syafii menilai pernyataan Presiden SBY bahwa tidak boleh ada pemerintahan monarki, tidak tepat di tengah warga Yogya yang baru saja terkena bencana Merapi. Belum lagi, alasan presiden menyebut monarki juga dipertanyakan.
"Monarki gimana? Sultan itu hanya berkuasa di kraton. Sebagai kepala daerah dia tunduk pemerintah pusat. Monarkinya di mana? Iya ada faktor keturunan, tapi lihat unsurnya berapa persen," terang Syafii.
Sebelumnya, Presiden SBY mengungkapkan tidak mungkin Indonesia menerapkan sistem monarki, karena akan bertabrakan baik dengan konsitusi maupun nilai demokrasi.
Untuk itu pemerintah dalam penyusunan rancangan undang undang (RUU) tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) optimistis bisa menemukan satu kerangka yang bisa menghadirkan sistem nasional atau keutuhan NKRI dan keistimewaan Yogyakarta yang harus dihormati.
"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi," kata Presiden SBY dalam rapat terbatas untuk mendengarkan laporan dan presentasi dari Mendagri tentang kemajuan dalam penyiapan empat RUU di Kantor Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (26/11/2010).
(lrn/gun)
Keistimewaan DIY di Mata SBY
Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Jumat, 26 November 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden. Agendanya, mendengarkan pemaparan dari Mendagri Gamawan Fauzi tentang perkembangan empat RUU yang akan segera dirampungkan oleh pemerintah, di antaranya RUU Keistimewaan DIY yang telah lama terbengkalai.
Niat baik pemerintah ini ternyata menimbulkan kontroversi saat Presiden mengungkapkan pandangannya mengenai RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam sambutannya di awal rapat, Presiden menyebut tidak mungkin sistem monarki dapat diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia.
"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi," kata Presiden SBY. SBY lalu menjelaskan Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi, sehingga nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karenanya terkait penggodokan RUU Keistimewaan DIY, pemerintah akan memprosesnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan satu UU yang tepat.
Bukannya dapat apresiasi, justru pendapat Presiden ini malah menimbulkan kontroversi. Partai oposisi PDIP, melalui kadernya Ganjar Pranowo menyebut ungkapan Presiden ini adalah indikasi keinginan SBY untuk melaksanaan pilkada di DIY secara langsung, tidak seperti saat ini yang dilakukan penunjukan langsung kepada Sultan Yogyakarta.
"Kalau itu sikapnya (SBY) begitu, pasti dia menghendaki gubernur dipilih langsung. Maka keistimewaan Yogya selama ini akan diakhiri oleh SBY," kata Ganjar Pranowo saat dihubungi detikcom, Sabtu (27/11/2010).
Ganjar menjelaskan, penetapan Gubernur DIY seperti yang berlangsung sampai saat ini adalah bagian dari kekhususan dan keragaman daerah, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945. Kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta.
Mendapat sorotan, pernyataan SBY tersebut coba untuk dijelaskan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai. Menurut pria asli Papua ini, Presiden SBY menghargai keistimewaan DIY. Velix meminta bentuk keistimewaan DIY tidak dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja.
"Karena itu, pernyataan Presiden SBY yang lalu perlu dimaknai sebagai upaya pengakuan dan penghormatan warisan tradisi, kekhususan, dan kebudayaan keraton dalam konteks demokrasi yang sedang kita konsolidasikan dewasa ini," jelas alumni UGM tersebut.
Kunci RUU Keistimewaan DIY ini menurut politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso sebenarnya ada di tangan pemerintah. Jika pemerintah telah final membuat draftnya, DPR pun akan menyambutnya sehingga akan segera disahkan menjadi UU.
"Sebenarnya kuncinya pada pemerintah. Pemerintah sebaiknya segera mengajukan draf RUU Keistimewaan DIY ke DPR," ujar Priyo yang juga asli Yogyakarta ini kemarin kepada detikcom.
Sementara keluarga Sultan Hamengkubuwono X bersuara pedas menanggapi pendapat Presiden SBY. Adik Sultan, GBPH Joyokusumo mempertanyakan pernyataan SBY. Penyataan SBY dinilai bisa menhancurkan kesatuan NKRI karena menafikan aspek historis.
"Dengan pernyataan yang tidak punya dasar sejarah, konstitusi, dan demokrasi itu, sadar atau tidak sadar, SBY mau menghancurkan NKRI," kata Joyokusumo melalui surat elektronik kepada wartawan, Senin kemarin.
Finalisasi isi draft RUU Keistimewaan DIY rencananya akan selesai pekan depan. Dalam finalisasi tersebut, termasuk juga akan dijelaskan bagaimana posisi Gubernur DIY, apakah dipilih lewat Pilkada atau tidak.
"Minggu depan akan kita putuskan, presiden sudah mendengarkan semua draftnya kemarin. Nanti akan dibahas di sidang kabinet yang lebih lengkap untuk mengambil keputusan, setelah itu langsung dikirimkan ke DPR," ujar Mendagri Gamawan Fauzi di sela-sela rapat kerja Partai Demokrat di Hotel Crowne, Sabtu (27/11/2010).
Publik kini menanti apakah drafT yang akan diselesaikan pemerintah minggu depan seirama dengan pernyataan SBY, atau mungkin justru mendukung sepenuhnya keistimewaan DIY yang salah satunya ditandai dengan penunjukan kepala daerah, bukan pemilihan kepala daerah.
(anw/mei)
Kamis, 03 Juni 2010
Bandara Seperti Istana Negara, Saluran Telepon Tidak Boleh Mati
Jakarta - Saluran telepon di Bandara Soekarno-Hatta mati selama 6 jam. Insiden ini disayangkan. Seharusnya perlakuan pada bandara seperti Istana Negara. Telepon dijaga jangan sampai mati.
"Telekomunikasi terkait jaringan navigasi, traffic penerbangan dan keselamatan penerbangan," kata pengamat perhubungan, Agus Pambagio saat dihubungi lewat telepon, Jumat (21/5/2010).
Dia menegaskan bila sampai telepon mati, hal ini juga akan menyangkut pada keselamatan pendaratan dan keberangkatan pesawat. Ada ratusan penumpang.
"Kalau sampai mati ini bisa ribet, bagaimana mengatur lalu lintas penerbangan. Kita bisa kena larangan terbang," imbuhnya.
Menurut Agus, bandara merupakan objek vital yang sudah sepantasnya dilakukan penjagaan, jangan sampai saluran komunikasinya terganggu.
"Bandara seperti istana negara, tidak boleh sarana seperti telepon mati. Bagaimana nanti radar di bandara bisa berfungsi," tutupnya.
Layanan telekomunikasi telepon di bandara tersibuk di Indonesia itu mati selama 6 jam. Gara-gara kasus ini, pihak bandara tidak bisa menerima panggilan telepon.
Untungnya insiden matinya telepon itu tidak mengakibatkan kecelakaan pesawat. Telepon mati sejak pukul 01.00 WIB dan baru normal pukul 07.00 WIB.
(ndr/asy)
Senin, 31 Mei 2010
DPR Bantah Hambat Calon Bersih untuk Pimpinan KPK
Jakarta - DPR membantah menghambat terpilihnya calon yang bersih untuk pimpinan KPK karena adanya calon lain yang dititipkan pihak tertentu. DPR menuding panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK yang justru rawan titipan.
"Tidak benar kami menghambat calon yang bersih. Titipan kepentingan itu justru pada proses seleksi di pansel," sangkal Ketua Komisi III, Benny K Harman, kepada detikcom, Sabtu (29/5/2010).
Menurut Benny, selama ini DPR tinggal memilih calon pimpinan KPK yang diusulkan oleh pansel saja. DPR, imbuh Benny, tidak tahu menahu apakah proses seleksi pimpinan KPK yang dilakukan oleh pansel bersih atau tidak.
"Yang seleksi bukan Dewan, panselnya itu yang harus memperbaiki sistem seleksinya. Pansel selama ini hanya setor nama saja," terang Benny.
Sehingga kalau DPR diterpa isu tidak sedap terkait seleksi pimpinan KPK, Benny menyampaikan, itu juga sekaligus kritik untuk pansel.
"Yang bersih dari kepentingan politik harusnya pansel. Pansel harusnya hati-hati," tutupnya.
(van/lrn)
Pansel Tegaskan Pilih Calon Pimpinan KPK untuk 4 Tahun
Jakarta - Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK akan tetap memilih satu orang calon pimpinan KPK untuk masa kerja 4 tahun. Hal tersebut akan tetap dijalankan meski DPR berpendapat lain.
"Iya (tetap 4 tahun), undang-undang mengatakan masa jabatan 4 tahun karena di undang-undang tidak ada menyebutkan mengganti sampai habis masa jabatan," kata Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (31/5/2010).
Menurut Politisi PAN ini, jika ada pandangan berbeda di DPR sebaiknya segera dibicarakan. Namun, ia mengaku belum ada undangan untuk membahas soal ini di parlemen.
"Kita sangat senang kalau diundang DPR, karena urusan KPK ini urusan bersama, bukan hanya pemerintah tapi juga DPR," tambahnya.
Sementara itu, hingga sepekan pendaftaran dibuka, sudah ada sekitar 101 orang yang mengambil formulir. Dari jumlah tersebut, baru ada 11 calon yang berkas administrasinya lengkap.
Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Pansel, Achmad Ubbe, 6 orang yang berkasnya lengkap hari ini adalah Alam P Simamora (pengacara), Antono Rustono (hakim di PT Bengkulu), Bismar Gultom (hakim PN Kelas 1 A Bengkulu), Binsar Gultom, Suratin eko, Raja P Nasution, dan Mujijono.
Lima berkas lain yang sudah dinyatakan lengkap sejak Kamis lalu adalah mantan Direktur II Eksus Polri Brigjen Pol (Purn) Wenny Warow, mantan Kapolda Bali Irjen Pol (Purn) Budi Setiawan, Bankir Hertanto Cahyoputro, Pengacara M Farhat Abbas dan Akademisi Stefanus Widji S.
(mad/anw)
DPR Bisa Terima Darmin Nasution Jadi Gubernur BI
Jakarta - Presiden SBY akan segera menyerahkan nama calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) kepada DPR. Nama Darmin Nasution mencuat sebagai calon tunggal, dan DPR menyatakan siap menerima Darmin.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyampaikan, saat ini dirinya belum mendapatkan nama calon Gubernur BI dari Presiden. Namun Priyo menyampaikan nama yang mungkin diterima oleh DPR adalah Darmin Nasution.
"Kalau tokohnya yang diajukan seperti Darmin saya kira akan mendapat apresiasi sebagian besar anggota DPR," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2010).
Priyo mengatakan, jika Presiden segera menyerahkan nama calon Gubernur BI kepada DPR, pelantikan Gubernur BI dapat digelar sebelum reses, tanggal 18 Juni mendatang. Hal ini dinilai penting agar Gubernur BI baru bisa segera melaksanakan tugas.
"Masih bisa dilantik dalam waktu dekat kalau suratnya sudah kita terima dalam dua minggu ini," terang Priyo. (van/dnl)
Jumat, 28 Mei 2010
Gayus Lumbuun Pesimis Farhat & Kaligis Lolos Jadi Pimpinan KPK
Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun pesimis Farhat Abbas dan OC Kaligis bakal lolos jadi pimpinan KPK. Alasannya, faktor yang menghambat keduanya hampir sama. Farhat terlalu muda, sedang Kaligis terlalu tua.
"Advokat yang sudah mendaftar memang banyak. Antara lain Pak Farhat Abbas, itu masih terlalu muda. Mungkin enggak lolos," kata Gayus saat dihubungi detikcom, Kamis (27/5/2010).
Politisi PDI Perjuangan ini pun mengajukan alasan yang sama untuk Kaligis. "Kalau Pak OC, saya kira sudah sangat senior. Karena untuk posisi tersebut maksimal usianya 65 tahun, tidak boleh melebihi umur," terangnya.
Untuk Kaligis diakui Gayus memang mempunyai pengalaman luas di dunia hukum. Tapi ya itu tadi, faktor umur jadi kendala.
"Hanya soal usia dipertimbangan. Kalau hanya satu tahun saja kerja kan percuma. Menurut UU Minimal 40 maksimal 65 tahun. Setahu saya beliau kan sudah sangat senior," tutupnya.
(ndr/fay)
Kamis, 08 Oktober 2009
Soal Jatah Menteri SBY Kiemas: Kalau Dikasih, Ya Terimalah
Jakarta - Hubungan Partai Demokrat dan PDIP makin mesra baru-baru ini. Meski begitu, PDIP tidak akan meminta jatah kursi menteri ke Presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun jika diberi, partai berlambang banteng itu tidak akan menolaknya.
"Kita nggak minta, kalau dikasih ya terimalah," kata Taufiq Kiemas usai pelepasan bantuan PDIP untuk korban gempa Sumbar di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jaksel, Kamis (8/10/2009).
Namun, hingga saat ini, suami Megawati itu mengaku belum pernah diajak berbicara khusus soal hal tersebut. "Belumlah. Kita tunggu aja," ujarnya.
Namun keterangan agak berbeda diberikan oleh Sekjen PDIP Pramono Anung. Menurutnya, sikap PDIP terhadap pemerintah mendatang bergantung pada keputusan Megawati selaku Ketua Umum.
Hal itu didasarkan pada hasil Rakernas VI PDIP beberapa waktu lalu. "Semua tunduk dan patuh pada apa yang akan disampaikan Bu Mega," kata Pramono.
DETIK.COM


