Jakarta - Empat LSM melaporkan dugaan praktik suap yang dilakukan BI kepada anggota Komisi XI selama 2006-2007 ke KPK. Dugaan dana yang mengalir diperkirakan mencapai lebih Rp 2.597.841.520 dan US$ 145.895.
Ketua Komisi XI Awal Kusumah enggan mengomentari isu yang menerpa diri dan komisinya tersebut.
"Maaf, tidak ada komentar. Ada urusan yang lebih penting," ujar Awal kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/3/2008).
Menurut Awal, data-data yang disampaikan keempat LSM itu harus dibuktikan kebenarannya secara transparan.
Anggota Komisi XI Rama Pratama juga membantah dugaan suap tersebut. Bahkan Rama mengaku tidak tahu persis kemungkinan aliran dana BI itu mengalir dalam sembilan modus ke DPR sebagaimana yang dilaporkan ke KPK.
"Saya tidak pernah tahu dan menerima apalagi dalam modus-modus yang disebutkan itu," ujar Rama.
Meski demikian, Rama mengakui pernah menyalurkan dana bantuan dari BI untuk bencana gempa di Jogjakarta pada tahun lalu sebesar Rp 25 juta. Bahkan dana itu disatukan dengan dana lain yang dihimpunnya dari masyarakat sehingga total menjadi Rp 50 juta.
"Karena kebetulan saya mau ke Jogja, jadi saya yang dititipkan. Sebagai bukti, saya punya kuitansi dana-dana itu. Juga yang BI. Tapi saya hanya menyalurkan. Bukan terima untuk pribadi," tuturnya.
Keempat LSM itu yaitu Koalisi Anti Utang (KAU), Brigade Pemburu Koruptor (BPK), Central for Local Goverment Reform (Celgor), dan Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS).
Dana itu dicurigai mengalir melalui sembilan modus, yaitu bantuan antisipasi, bantuan perjalanan, bantuan hubungan baik, bantuan pengobatan & kesehatan, bantuan kegiatan, bantuan apresasi & representasi, bantuan pembahasan RUU, bantuan untuk badan kelengkapan DPR & komisi XI, dan bantuan untuk pertemuan stakeholder eksternal.
Pada modus bantuan kegiatan, disebutkan ditujukan untuk silaturahmi Partai Demokrat sebesar Rp 50 juta dan bantuan korban gempa sebesar Rp 25 juta.
(rmd/ndr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar