Pertumbuhan Ekonomi 2009 Diperkirakan Hanya 3,5 Persen

Senin, 29 Desember 2008 | 16:48 WIB

JAKARTA, SENIN - Pertumbuhan ekonomi (PE) selama tahun 2009 diperkirakan hanya akan mencapai 3,5-3,7 persen menyusul pengaruh krisis keuangan global. Proyeksi ini lebih rendah dari proyeksi PE pemerintah yang mencapai 4,5-5 persen.

Hal tersebut disampaikan ekonom Tim Indonesia Bersatu Henry Supartini saat diskusi Akhir Tahun Evaluasi Pemerintahan SBY, di Jakarta, Senin (29/12). Supartini menilai, proyeksi PE pemerintah tahun 2009 terlalu tinggi.

"Proyeksi pemerintah dalam APBN 2009 masih dalam APBN kampanye. Seharusnya pemerintah menyampaikan ke masyarakat kalau kenyataannya PE tahun depan bisa rendah," kata Suhartini.

Hal senada juga di sampaikan ekonom INDEF Fadhil Hasan. Meski memperkirakan PE tahun depan akan berada di kisaran 4,9 persen, ia tidak menutup kemungkinan dalam realisasinya PE lebih rendah. Faktor utama penyebab rendahnya PE adalah dampak krisis keuangan global akan diperkirakan lebih terasa di tahun 2009.

"Saya ambil rata-rata proyeksi dari beberapa lembaga, seperti IMF dan World Bank. Perkiraan saya PE 4,9 persen, tapi realisasinya bisa lebih rendah dari itu," tutur Fadhil.

Apalagi, Fadhil memaparkan selama empat tahun pemerintahan SBY, rata-rata realisasi PE belum seperti yang dikehendaki. Dalam kampanyenya, SBY mematok target PE rata-rata 6,6 persen. Namun, selama pemerintahan SBY rata-rata PE hanya sebesar 5,5 persen.

ANI

Angka Kemiskinan Pemerintahan SBY Fluktuatif

Senin, 29 Desember 2008 | 16:07 WIB

JAKARTA, SENIN — Tren penurunan kemiskinan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menunjukkan pola yang fluktuatif karena kebijakan yang diambil tidak tepat. Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan, saat diskusi "Akhir Tahun Evaluasi Pemerintahan SBY", di Jakarta, Senin (29/12).

"Indikator kemiskinan flukuatif, naik turun, karena kebijakan yang diambil tidak hati-hati dan kebablasan," kata Fadhil.

Fadhil memaparkan, kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 126 persen tahun 2005 lalu dinilai tidak tepat. Pasalnya, kebijakan tersebut melejitkan angka kemiskinan ke angka 17,6 persen pada periode berikutnya dari sebelumnya yang hanya 15,9 persen.

Berikut adalah angka kemiskinan sepanjang pemerintahan SBY-JK: tahun 2005 angka kemiskinan mencapai 15,9 persen, tahun 2006 sekitar 17,6 persen, tahun 2007 sekitar 16,4 persen, dan pada bulan Maret 2008 sebesar 15,4 persen.

"Setidaknya hingga Maret 2008 sekitar 34,9 juta jiwa penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan," tutur Fadhil.

kompas.com