UUD 45 menjamin warga negara, bebas betserikat dan mengemukakan pendapat, begitu juga AD/ART PDI Perjuangan.. PDI Perjuamgan sebagai parpol yg terdepan mengusung pilar demokrasi, sdh seharusnya membuka selebar lebarnya pintu kebebasan kader/aktivis dan kontituen untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat dan sikap politiknya.. Jangan dikit dikit dilarang, apalagi dengan alasan dan argumentasi Mencegah "Kegaduhan". Ingat rekam jejak dan perjalanan perjuangan partai (diperjuangkan dng darah dan air mata)... Ketika orde baru membungkam demokrasi, hasilnya rakyat malah melawan.. Janganlah jadi rezim otoriter, semua serba diatur dan semua serba dilarang.. Jadi pemimpin jangan cuma bisa melarang, harus juga bisa mendengar dan menyerap aspirasi.. Sehingga yg timbul dinamika politik.. Bukan kekawatiran dan ketakutan politik.. Di era reformasi, sdh tdk laku lagi pemaksaan dan serba intruksi.. Yg harus patuh dan taat dng AD/ART partai, bukan hanya bawahan.. Pimpinanpun harus patuh dan taat.. Jangan seperti Gubernur Ahok, yg bilang PNS tdk boleh "Berpolitik", tapi dia sibuk Loby-loby politik..!!!. Apalagi "Srigala berbulu domba".
Jakarta, 15 maret 2016.
Cepy Budi Mulyawan
(Aktivis dan Kader Nasional PDI Perjuangan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar